Pada masa awal Presiden Jokowi berkuasa, terlihat jelas memang upaya-upaya untuk membuat PT Pertamina (Persero) berjaya. Lewat Dirutnya Dwi Soetjipto, Pertamina direstrukturisasi, digenjot omzetnya dan dimaksimalkan inovasinya, Petral dibubarkan diganti dengan Integrated Supply Chain (ISC).
Alhasil, pada 2016 laba bersih Pertamina melonjak dari Rp18 triliun menjadi Rp42 triliun. Sampai di sini tampaknya janji kampanye Jokowi terealisasi. Tapi, tunggu dulu, karena Jokowi masih akan memimpin hingga 2019. Sehingga masih ada tantangan kedua, yakni kenaikan harga minyak dunia dan melemahnya rupiah terhadap dolar AS.
Pada 2016 harga minyak dunia masih di level US$50, bahkan sempat anjlog ke level US$30 per barel. Masih di bawah asumsi APBN saat itu yakni US$45 per barel. Tapi kiini, seiring gejolak di Timur Tengah, asumsi APBN 2018 dinaikkan hanya US$48 per barel, sedangkan realiasi harga minyak dunia hari ini sudah menembus level US$79 per barel.
Pada 2016, rupiah berada di kisaran Rp13.600, bahkan sempat di bawah Rp13.000. Masih di bawah asumsi rupiah di APBN 2016 sebesar Rp13.800 per dolar AS. Namun hari ini, asumsi rupiah di APBN 2018 ditetapkan pada level Rp13.400, padahal realisasinya hari ini rupiah sempat terkoreksi hingga ke level Rp14.600 per dolar AS.
Dalam situasi seperti ini, Presiden Jokowi mewanti-wanti agar tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi baik solar maupun premium. Bahkan lewat Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Presiden juga telah menetapkan harga BBM. Termasuk premium ditetapkan Rp6.550 dan solar Rp5.150 per liter.
Dengan kurs Rp13.362 per dolar AS saja, seharusnya harga premium dijual di harga Rp8.954/liter, sementara solar Rp9.088 per liter. Dengan situsi ini, maka Pertamina harus menalangi Rp2.404 untuk premium dan Rp3.938 per liter untuk solar. Bagaiman dengan kurs rupiah Rp14.500 dan harga minyak dunia di level US$75 per barel?
Tentu saja beban subsidi Pertamina untuk ‘mengamankan’ mission impossible Pilpres 2019 terus melambung. Biasanya kekurangan ini dibayar oleh pemerintah melalui skema carry over(dibayarkan di belakang), namun karena kas APBN juga terbatas, maka pembayaran itu ditangguhkan. Artinya, Pertaminalah yang jadi tumbal mission impossible Sang Presiden tersebut.
Kompensasi berdarah-darah
Untuk mengompensasi kerugian operasional sebagai penugasan pemerintah atas BBM bersubsidi, ternyata tidak segera dapat dipenuhi oleh kas APBN. Karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memberikan 12 Wilayah Kerja (WK) untuk dioperasikan oleh Pertamina.
“Kita mengkompensasi Pertamina dengan memberikan 12 wilayah kerja produksi hulu migas, 12 blok. Sehingga sekarang yang dikerjakan termasuk blok Hulu Mahakam, Off Shore North West Java, East Kalimantan, Sanga-Sanga, Blok Tuban,” demikian papar Jonan belum lama ini.
Menurutnya pemberian 12 WK ini juga sebagai bentuk realisasi janji Presiden Jokowi untuk memberikan WK hulu migas tersebut kepada operator lokal. “Dengan begitu memenuhi komitmen pemerintah dan janji Presiden waktu kampanye untuk menjadikan operator dalam negeri sebagai tuan rumah produksi migas,” kata dia.
Jonan mengungkapkan, dengan memberikan 12 WK, maka kontribusi Pertamina terhadap produksi migas nasional akan meningkat. Diharapkan pada pada 2019-2020, Pertamina bisa berkontribusi sebesar 40% terhadap produksi migas nasional.
“Pada 2014 Pertamina dalam produksi migas partisipasinya 20%. Sekarang dengan diberikan 12 blok, hari ini jadi 36%, karena masih ada blok yang belum diserahkan. Pengalihan di awal tahun depan, jadi bisa 39% hingga 40%,” dalihnya.
Namun demikian, hal ini juga menjadi tantangan Pertamina. Dengan kontribusi yang semakin besar, Pertamina harus bisa menjamin produksi migasnya terus terjaga secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
Persoalannya kompensasi 12 WK tersebut juga tidak segera dapat menjadi uang kas, sementara Pertamina dalam operasinya memberi subsidi premium dan solar membutuhkan likuiditas. Pertamina benar-benar berdarah-darah.
Itu sebabnya Menteri BUMN Rini Soemarno diketahui telah menandatangi surat izin prinsip persetujuan kepada Pertamina untuk melepas aset-asetnya ke swasta. Alasannya, untuk menyelamatkan Pertamina, memang seberapa berdarah kondisi keuangan pelat merah migas ini?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghitung subsidi energi pada 2018 diperkirakan bengkak sampai 173% jadi Rp163 triliun. Sementara untuk BBM membengkak 220% menjadi Rp103 triliun, dari target yang semula yang diperkirakan hanya membutuhkan Rp46,8 triliun.
Ekonom Institute for Development and Economic Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan dampak pembengkakan ini salah satunya akan merugikan BUMN penyalur subsidi, seperti Pertamina. “BUMN akan menanggung selisih subsidi yaitu Pertamina dan PLN, dan ini akan menganggu kinerja BUMN karena kas keuangan mereka terganggu. Beban Pertamina sekarang sudah besar sekali,” katanya.
Akibat pembebanan yang berlebihan tersebut, Pertamina ada potential loss hingga Rp18 triliun tahun ini. Ini bisa berimplikasi pada menurunnya eksplorasi atau investasi Pertamina mencari sumur baru. “Kita bisa semakin terjebak dalam lingkaran setan karena harus impor migas lagi,” demkian imbuh Bhima.
Berdasar dokumen yang yang beredar di jajaran petinggi BUMN Migas, Rini diketahui telah menandatangani surat yang bertajuk “Persetujuan Prinsip Aksi Korporasi untuk Mempertahankan Kondisi Keuangan PT Pertamina (Persero) pada 29 Juni 2018. Ini didugas sebagai langkah short cutagar pendarahan Pertamina tidak sampai membuat goyang BUMN migas tersebut.
Surat yang diterbitkan Menteri BUMN Rini Soemarno yang membolehkan PT Pertamina (Persero) menjual aset-asetnya untuk menghadapi persaoalan keuangan.
Surat ini merupakan jawaban dari surat yang diajukan oleh Pertamina sebelumnya, tanggal 6 Juli 2018. Di mana Pertamina meminta persetujuan sang menteri untuk melakukan sejumlah aksi korporasi untuk menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan.
Dalam surat yang didapat oleh CNBC Indonesia, setidaknya ada 4 aksi korporasi yang bakal dilakukan Pertamina, termasuk menjual aset-asetnya ke pihak swasta. Berikut rinciannya;
Pertama, share down aset-aset hulu selektif (termasuk namun tidak terbatas pada participating interest, saham kepemilikan, dan bentuk lain) dengan tetap menjaga pengendalian Pertamina untuk aset-aset strategis dan mencari mitra kredibel dan diupayakan memperoleh nilai strategis lain, seperti akses ke aset hulu di negara lain.
Kedua, melakukan spin off bisnis RU IV Cilacap dan Unit Bisnis RU V Balikpapan ke anak perusahaan dan potensi farm in mitra di anak perusahaan tersebut yang sejalan dengan rencana Refinery Development Master Plan (RDMP).
Ketiga, melakukan investasi tambahan dalam rangka memperluas jaringan untuk menjual BBM umum dengan harga keekonomian, seperti Pertashop
Keempat, meninjau ulang kebijakan perusahaan yang dapat berdampak keuangan secara signifikan dengan tidak mengurangi esensi dari tujuan awal.
Namun Menteri BUMN ketika diklarifikasi soal surat yang ditandatanganinya itu mengaku lupa. Aneh saja, seorang menteri cerdas, profesional, tapi lupa menandatangani sesuatu yang nilainya triliunan.
“Enggak tahu, enggak ingat saya soal surat-menyurat itu. Tanya ke Pertamina,” kata Rini yang kemudian secara terburu-buru masuk ke dalam mobilnya.
Sampai di sini kita dapat berkesimpulan, telah terjadi salah kelola Pertamina karena didorong salah kelola manajemen BBM. Kesalahan kelola manajemen BBM ini karena didorong hanya ingin menjaga citra Presiden Jokowi yang berhasil mempertahankan harga premium dan solar kendati di tegah gejolak kurs rupiah dan harga minyak dunia.
Adapun surat Menteri BUMN yang memberi mandat kepada Pertamina untuk menjual aset-asetnya, mengingatkan kita pada kesalahan manajemen Pertamina dimasa lalu. Dimana Menteri BUMN Laksamana Sukardi menjual kapal tanker VLCC yang diorder Pertamina, padahal kalau kapal itu dipertahankan maka transportasi minyak ke Pertamina akan lebih efisien.
Sekarang, harus diakui Pertamina memang sedang sulit karena harus menjaga kebijakan populer agar premium dan solar tetap dijual, kendati harus mengiris-iris keuangan perusahaan.
Pemerintah bak makan buah simalakama, kalau premium dan solar dinaikkan, maka habislah citra Jokowi pada Pilpres 2019. Tapi kalau premium dan solar tak dinaikkan, maka habis lah Pertamina.
Anda saksikan sendiri pilihannya…![]
sumber : konfrontasi
COMMENTS