Beberapa hari belakangan Pertamina memang sedang dirundung duka, pemicunya karena kenaikan harga minyak dunia yang sempat menyentuh level US$79 per barel, ditambah melemahnya rupiah hingga ke posisi Rp14.650 per dolar AS. Harusnya jika menggunakan mekanisme pasar, mengikuti harga keekonomian sebagian atau keseluruhan, harusnya kinerja keuangan Pertamina akan aman.
Namun karena adanya mission impossible agar premium dan solar tidak dinaikkan hingga 2019, maka beban selisih misi sulit tersebut harus dibebankan ke BUMN migas tersebut.
Lewat Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Presiden telah menetapkan harga BBM. Termasuk premium ditetapkan Rp6.550 dan solar Rp5.150 per liter.
Dengan kurs Rp13.362 per dolar AS saja, seharusnya harga premium dijual di harga Rp8.954 per liter, sementara solar Rp9.088 per liter. Dengan situsi ini, maka Pertamina harus menalangi Rp2.404 untuk premium dan Rp3.938 per liter untuk solar. Bagaimana dengan kurs rupiah Rp14.650 dan harga minyak dunia di level US$75 per barel?
Bisa jadi Pertamina harus menalangi premium sekira Rp3.500 dan solar Rp4.900 per liter. Kejadian ini berlangsung sejak 2016, sehingga kinerja keuangan Pertamina ditandai dengan penurunan laba bersih 23% menjadi Rp36,4 triliun dari Rp42 triliun ditahun 2016.
Kondisi ini diperkirakan semakin memburuk karena pendarahan keuangan Pertamina juga semakin dalam, lantaran situasi harga minyak dunia dan rupiah semakin memburuk. Ditambah lagi dengan ‘cawe-cawe’ oknum atas aset Pertamina membuat situasi semakin rumit.
Sebenarnya Kementerian ESDM sudah memberi kompensasi berupa penggarapan proyek di 12 wilayah kerja untuk dioperasikan Pertamina. Namun percepatan pendarahan keuangan Pertamina tak sebanding dari hasil 12 wilayah kerja.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghitung subsidi energi pada 2018 diperkirakan membengkak 173% menjadi Rp163 triliun. Sementara untuk BBM membengkak 220% menjadi Rp103 triliun, dari target yang semula yang diperkirakan hanya membutuhkan Rp46,8 triliun.
Maka langkah terakhir, pada 29 Juni 2018 Menteri BUMN Rini Soemarno pun menerbitkan surat No. S-427/MBU/06/2018 tentang Persetujuan Prinsip Aksi Korporasi untuk Mempertahankan Kondisi Keuangan PT Pertamina (Persero). Tapi isu yang menonjol adalah menjual saham pada aset-aset hulu yang menjadi penyumbang terbesar laba buat Pertamina.
Karena tidak adanya informasi yang transparan, apa saja detil persoalan di intern Pertamina, banyak isu berseliweran yang mengatasnamakan orang dalam Pertamina. Seperti akibat tidak boleh menaikkan premium dan solar, maka sebagai gantinya menjual saham aset-aset hulu, akuisisi, menerbitkan obligasi, hingga rasionalisasi karyawan.
Rumors lain yang berkembang dan juga mengatasnamakan orang dalam menyebutkan terjadi pemangkasan bujet operasional hingga 30%, bujet investasi 20%. Bahkan rumors lain yang muncul akuisisi PGN atas Pertagas akan diikuti oleh pembubaran Direktorat Gas dan Energi Terbarukan, Pertamina juga diisukan dusuruh menanggung utang BBM PT Perusahaan Listrik Negara, PT Garuda Indonesia Tbk, hingga Perpati dan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sejauh ini memang belum ada klarifikasi baik dari Pertamina, Kementerian BUMN maupun dari Istana Negara. Lepas dari semua rumors tersebut, yang tampak ke permukaan sepertinya Pertamina salah kelola.
Kesalahan kelola ini semakin berat situasinya ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, ditambah harga minyak dunia yang terus membubung.
9 Tuntutan SP
Itu sebabnya kemarin Serikat Pekerja (SP) PT Pertamina (Persero) turun ke jalan untuk memprotes situasi BUMN migas itu belakangan ini dengan menggelar Aksi Bela Pertamina. Ada 9 hal yang menjadi sorotan SP Pertamina.
Pertama, naiknya harga minyak mentah melebihi pagu APBN 2018, sehingga membuat nilai investasi Refinary Development Master Plan (RDMP) tidak menguntungkan
Kedua, turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga kewajiban membayar utang meningkat, sehingga nilai impor minyak mentah dan produk melonjak.
Ketiga, kebijakan BBM satu harga, dengan hilangnya subsidi BBM penugasan (RON 88) dari APBN maka seluruh beban disparitas harga menjadi beban Pertamina melalui permen ESDM ini beban itu ditambah lagi, dimana seluruh konsekuensi biaya BBM satu harga mulai dari transportasi sampai margin feepenyaluran bagi penyalur dilokasi sepenuhnya ditanggung Pertamina tanpa dibantu sedikitpun dari APBN. SP Pertamina menganggap program ini hanyala pencitraan politik.
Keempat, menuntut revisi Perpres No. 191/2014 (Penyaluran premium di Jawa, Madura, Bali), karena penambahan kuota premium (non subsidi) 5 juta menjadi 12,5 juta kiloliter sehingga kerugian Pertamina makin membesar.
Kelima, Permen ESDM No. 21/2018 tentang Harga Bahan Bakar Khusus Diatur Pemerintah. Produk BBM (pertalite, pertamax, pertamax turbo, dexlite, pertamina dex) Pertamina diatur sepenuhnya oleh pemerintah tanpa melihat kemampuan keuangan Pertamina sehingga menambahkan beban keuangan Pertamina semakin membesar.
Keenam, SK Menteri BUMN No. 039/2018 (Perubahan Nomenklatur Direksi Pertamina: hilangnya Direktorat Gas dan pemekaran Direktorat Pemasaran yang kontraproduktif bagi bisnis Pertamina). Secara internal, pengembangan organisasi atau inflasi jabatan, tingginya biaya overheadorganisasi. Sementara secara, membuka peluang lebih mudah untuk pihak tertentu mengambil keuntungan terhadap direktorat strategis yang dimekarkan.
Ketujuh, Permen ESDM No. 23/2018 (Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya akan di prioritaskan kepada operator EXISTING). Blok Rokan Riau (Chevron) berakhir 2021 (kapasitas 220.000 BOPD).
Kedelapan, PP No 06/2018 tentang Pengalihan Saham Milik Pemerintah di PGN Kepada Pertamina merupakan penyertaan modal negara ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) yang dalam hal ini adalah PT Pertamina (Persero). Semestinya penyertaan modal dimaksud haruslah melalui persetujuan DPR sesuai UU No. 17/2003 Pasal 24 yaitu penyertaan modal tersebut harus terlebih dahulu di tetapkan dalam APBN/APBD, artinya ini harus di bahas dahulu di DPR untuk mendapat persetujuan. Namun faktanya hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah sehingga seharusnya PP No. 06/2018 ini di nyatakan batal demi hukum.
Kesembilan, integrasi Pertagas ke PGN, saham Pertagas di akuisisi PGN menyebabkan laba Pertagas yang 100% milik Pertamina (negara) akan terkonsolidasi dengan laba PGN yang 43% sahamnya milik publik. Sehingga keuntungan Pertagas sebagian akan jatuh ke tangan publik (bukan negara). Ini dilakukan pemerintah melalui direksi Pertamina tanpa kajian yang prudent dan cenderung memperkaya oknum pemburu rente yang bersembunyi dibalik saham kepemilikan publik di PGN.
Para pengunjuk rasa long march dari depan Kantor Pusat Pertamina ke Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Spanduk besar bertuliskan For Sale benar-benar menusuk mata para pejabat terkait.
Dalam aksi ini, Menteri BUMN Rini Soemarno bersedia menemui langsung perwakilan dari serikat pekerja di kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Rini bertemu dengan Presiden Serikat Pekerja Arie Gumilar dan beberapa massa lainnya.
“Soal direksi dan struktur akan dikaji dan dibahas lagi. Ibu (Rini) kapan saja bersedia diskusi bahkan ke Pertamina,” kata Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Kementerian BUMN, Ahmad Bambang
Ahmad ikut hadir menemani Rini dalam pertemuan ini. Meski mengakomodir tuntutan pendemo, kata Ahmad, Rini tetap menyampaikan peringatan tegas. “Tolong jangan ada spanduk-spanduk yang belum jelas. Ciptakan iklim kerja yang damai dan tenteram,” ujar Ahmad menirukan ucapan dari Rini.
Tampaknya ke depan situasi akan semakin memanas, dengan terus melemahnya nilai tukar rupiah, masih tingginya harga minyak mentah dunia, ditambah dengan pemanasan suhu politik. Itu sebabnya peluit Aksi Bela Pertamina sebenarnya berusaha membangunkan semua pihak, bahwa sudah saatnya berhenti memperburuk situasi Pertamina.
Aksi Bela Pertamina juga menyadarkan semua pihak, bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah lah yang membuat kondisi Pertamina sesulit seperti sekarang ini.
Itu sebabnya, upaya share down pada aset-aset hulu yang menjadi penyumbang terbesar laba buat Pertamina harus dibatalkan. Kalau dipaksakan, sudah jelas kontribusi penerimaan Pertamina akan makin tergerus. Aksi For Sale Aset Pertamina akan mencelakai Pertamina ke depan. []
sumber : konfrontasi
COMMENTS