"Permasalahan gaji Dewan Pengarah BPIP sebenarnya bukan hal yang patut dipolemikkan jika Istana melalui menteri terkait, yaitu Menteri Keuangan, MenPAN-RB, dan Mensesneg, aktif menjelaskan ke publik perihal pengaturan dan kebijakan penetapan hak keuangan pejabat negara/pemerintahan saat ini, termasuk di dalamnya mengenai aturan penggajian Dewan Pengarah BPIP," ujar Bayu, yang juga pakar hukum dari Universitas Jember, kepada detikcom, Senin (28/5/2018).
Dia mengatakan penjelasan bisa dilakukan oleh menteri terkait. Penjelasan dari pemerintah soal besaran gaji pejabat negara juga harus diberikan dengan informasi selengkap-lengkapnya untuk menghindari prasangka buruk.
"Hal ini penting karena ada pejabat yang seakan menerima gaji besar, padahal gaji itu sudah dihitung juga, termasuk dana operasional, dan sebaliknya ada pejabat yang terkesan menerima gaji lebih kecil padahal di luar gaji itu masih terdapat dana operasional yang jauh lebih besar," sambung Bayu.
Terkait banyaknya kritik terhadap jumlah gaji para punggawa BPIP ini, Bayu berpendapat hal itu tidak diminta oleh Megawati dkk. Dia juga menganggap para tokoh di BPIP ini sudah mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan negara tanpa menghitung-hitung apa yang didapat dari negara.
"Aktivitas mereka dalam membumikan Pancasila di seantero negeri maka itu adalah keputusan pemerintah yang saya yakini keputusan tersebut bukan atas permintaan para tokoh bangsa tersebut," ungkapnya.
sumber : detikcom
COMMENTS