Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto menjelaskan, meski diresmikan pada masa pemerintahan Jokowi, jalan tol sesungguhnya domain publik yang bersifat bisnis. Bukan milik pribadi seperti klaim yang ada dalam spanduk itu.
"Lagi pula jalan tol lebih banyak dioperasikan swasta," tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, (11/6).
Kalaupun jalan nasional, lanjutnya, jalan itupun tidak bisa serta-merta boleh diklaim sebagai jalan milik pribadi. Sebab, pembangunan jalan itu menggunakan uang negara.
Andrianto lagi-lagi mempertanyakan klaim sepihak itu. Sebab menurut dia, sampai detik ini tidak ada satupun bukti bahwa pemerintah Jokowi sudah melakukan pembangunan.
"Sekalipun peresmian jelas cuma lanjutan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan Jokowi cuma bikin kereta cepat Jakarta-Bandung. Jabotabek tol layang Cikampek. Dan sampai detik ini belum ada tanda-tanda selesai. Bahkan kemungkinan mangkrak," ketusnya.
Lebih lanjut Andrianto menilai kalau pemerintahan Jokowi memang banyak melakukan pencitraan dengan cara-cara manipulatif untuk meraup dukungan dalam menyambut Pilpres 2019.
"Banyak pencitraan yang dibuat seakan ada prestasi, padahal nol besar. Ada manifulatif obligation yang ingin disampaikan ke publik. Karena memang prestasi Jokowi nol besar," pungkas aktivis mahasiswa tahun 1998 ini.
sumber : rmol
COMMENTS