"KTP elektronik ini kan identitas warga negara. Yang menjadi bahaya nanti disalahgunakan," kata pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, melalui sambungan telepon kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/5).
Emrus mengakui agak sulit mengaitkan motif politik di balik kasus tersebut. Sebab membutuhkan pengumpulan data, siapa yang membuatnya tercecer dan apa indikasi motif tersebut.
"Makanya kita mendorong kepada kepolisian untuk menanganinya secara tuntas," kata Emrus.
Terkait pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang akan membakar atau memusnahkannya, Emrus menekankan tidak bisa dilakukan sembarangan. Tetapi harus melalui jalur formal agar tidak menimbulkan kecurigaan.
"Kalau mau dibakar harusnya melalui berita acara, dilakukan saja. Kalau benar rusak atau tidak bisa terpakai lalu dihancurkan dengan acara formal dan ditandatangani sesuai undang-undang," jelasnya.
Meski begitu Emrus menekankan jika KTP el tersebut tidak asli, maka ada pesan dan agenda tertentu yang dibuat.
"Sekali lagi dalam hal ini kalau memang ada sebuah pesan komunikasi yang tentunya punya tujuan dan makna, maka harus dibongkar. Kita serahkan kepada penegak hukum," pungkasnya.
sumber : rmol
COMMENTS