Tito beralasan, belum rampungnya revisi UU Anti Terorisme sebagai penghambat kerja Kepolisian untuk mencegah aksi teror.
Mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suryo Prabowo turut menyoal permintaan Kapolri terkait Perppu penanggulangan terorisme kepada Presiden Jokowi.
“Ini gak pake revisi UU Anti Terorisme dan tanpa Perpu, Polri bisa tuh 24 jam (-) amankan 7 terduga Teroris, dan tewaskan 2 orang. Mungkin yang perlu Perppu untuk bisa menyelesaikan kasus Novel Baswedan dan yang bisa menjelaskan keberadaan Ahok,” sindir Prabowo di akun Twitter @marierteman meretwett tulisan bertajuk “Densus 88 Amankan Tujuh Terduga Teroris di Jatim, Dua Tewas”.
Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Terorisme DPR Muhammad Syafi’i meminta Polri tidak melimpahkan kesalahan kepada pihak lain dalam hal ini DPR yang tak kunjung mengesahkan revisi UU Anti Terorisme. Apalagi, meminta Presiden menerbitkan Perppu.
“Jangan lindungi ketidakbecusannya memimpin institusi dengan (minta) Perppu. Sepatutnya dia mundur dari Kapolri biar digantikan orang yang benar-benar profesional yang mampu dengan UU yang ada, nomor 15 tahun 2013,” kata Syafi’I seperti dikutip kumparan (13/05).
Syafi’i menegaskan, proses pembahasan RUU Anti Terorisme sudah hampir rampung. Pengesahan regulasi itu hanya terhambat soal definisi terorisme antara pemerintah dan DPR. Selain itu, semua pasal dalam aturan itu sudah disepakati.
“Panja kini sudah bekerja dua tahun. Menguras semua energi yang ada, menyita waktu kita. Kemudian sudah merumuskan pasal-pasal yang sudah hampir selesai. Tinggal satu poin dalam pasal 1, (selain itu) seluruhnya sudah selesai,” ujar Syafi’i.
sumber :intelijen
COMMENTS